KEWENANGAN PENDAMPING DESA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)

Abstract

endampingan desa bertujuan mempercepat pembangunan desa agar kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif juga perlu dibina agar kemajuan desa dapat tercapai.. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015, bagaimana pelaksanaan pendampingan desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam bidang pembangunan infrastruktur desa, bagaimana hambatan dan solusi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kantor Kepala Desa ambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kedudukan hukum pendamping desa dalam pemerintahan desa adalah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendamping desa memiliki kewenangan dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, pengendalian dalam hal pengalokasian anggaran dana desa. Peran pendamping desa dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintahan desa adalah melakukan pengawasan alokasi dana desa dan dilakukan secara berkelanjutan dengan secara terus menerus dilakukan pendampingan oleh pendamping yang disediakan oleh Kementerian Desa, sehingga pembangunan desa dapat tercapai dan tepat guna. Hambatan dalam pelaksanaan peran pendamping desa terhadap pengelolaan dana desa adalah kurangnya tenaga ahli pendamping desa, kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi, dan pengorganisasian masyarakat, keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan di desa.