ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK (OUT SOURCHING) (STUDI NOMOR: 123/Pdt.Sus-Phi/2018pni.Mdn)

Abstract

Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Berkaitan dengan rakyat, di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dalam bentuk lain. Perjanjian kerja sendiri dibagi maenjadi dua diantaranya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Adapun yang ,menjadi persoalan baru dalam melakukan perjanjian kerja tersebut adalah mengenai perlindungan hukum hak-hak pekerja kontrak (Outsourcing) , hambatan-hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja (Outsourcing) serta bagaimana upaya hukum pekerja kontrak dalam menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum tersebut baik menurut perjanjian kerja maupun Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan metode penelitian yang yuridis normatif dalam penulisan skripsi ini penulis mengembangkannya dengan studi pustaka dan teori- teori yang telah ada dengan melihat data yang di pakai yang terdapat di Pengadilan Negeri Medan. Dari metode inilah penulis kemudian akan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang timbul dalam penulisan ini. Sehingga menemukan titik terang bahwa pekerja kontrak pada kenyataan yang ada di lapangan baelum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (4), tidak semua perusahaan memiliki serikat pekerjaan di dalamnya juga dalam memperjuangkan hak kerja perusahaan tempat penulis melakukan penelitian dengan tangan terbuak menerima masukan dan memberikan kewajiban sesuai dengan ketentuan .Dalam pembahasan tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa untuk memulai suatu kontrak kerja, pekerja harus terlebih dahulu memahami kontrak yang dituliskan, memastikan keselarasan hak dan pelimpahan tanggung jawab dan beroleh kekuatan hukum dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang.