PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBALAKAN LIAR DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Abstract

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan member penjelasan tentang upaya untuk mencegah dan memberantas pelaku perusakana hutan termasuk pembalakan liar. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.Kejahatan pembalakan liar adalah tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik delik kehutanan yang membahas pengelolaan hasil hutan kayu. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pembalakan liar di Sumatera Utara. Hambatanapa yang di hadapi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera utara dalam penegakan hukum terhadap pembalakan liar, Bagaimana solusi yang dilakukan Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pembalakan liar di Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi pustaka, dokumen, dan wawancara. Setelah data terkumpul selanjutnya data diolah dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pembalakan liar yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara hampir terjadi setiap tahun. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Sumatera utara mulai dari sumberdaya manusia, kurangnya anggaran dan sarana prasana yang kurang ideal dengan jumlah personel yang ada. Solusinya dengan melakukan penganggaran agar bisa bertambah personil polisi hutan dan PPNS serta sarana prasarana yang demi mendukung pengelolaan hutan yang baik demi masa depan bersama.