TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP UJI LAYAK JALAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Abstract

Sumatera Utara merupalan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat Indonesia, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan jumlah pengguna kenderaan pribadi yang cukup tinggi sehingga setiap harinya mengakibatkan peningkatan jumlah volume kenderaan di seluruh ruas jalan, ditambah kurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan fasilitas transportasi umum yang jauh lebih efisien, hal ini disebabkan oleh kualitas dan pelayanan angkutan masih buruk, serta tidak memenuhi kelengkapan sesuai dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Thaun 1992. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksanaan pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya, terutama di bidang jasa pelayanan transportasi umum. Penelitian ini bersifat deskriftif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Adapun bentuk metode dari penelitian penulisan ini adalah suatu metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ialah pada penelitian ini yang diteleliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primier, sekunder, dan tersier. Peranan Dinas Perhubungan seniri sebagai pengawas dalam pelaksanaan uji laik jalan yang dilaksanakan oleh beberapa daerah wilayah Sumatera Utara agar pelaksanaan uji laik jalan berjalan dengan baik. Salah satu tujuan mengawasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang ditujukan bagi keselamatan pemakai jalan lainnya. Pengawasan yang efektif dalam melakukan Pelaksanaan Uji Laik Jalan Angkutan Umum oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yakni dengan melakukan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan yang terdapat pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk melaksanakan tertib terhadap administrasi dan penataan angkutan orang dan atau tidak dalam trayek, adapun kategori yang tidak laik jalan ialah apabila tidak memenuhi syarat laik jalan sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.