ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA PENDERITA HIV DAN AIDS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN ( STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA A PEMATANG SIANTAR)

Abstract

Setiap narapidana yang sudah mendapatkan putusan hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap, dijamin hak-haknya dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Mengenai narapidana yang terinveksi HIV dan AIDS, mereka juga dilindungi dalam undang-undang tersebut haknya untuk tetap mendapatkan pelayan-pelayanan khusus setelah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memiliki penyakit menular yang berkemungkinan dapat menular ke narapidana lainnya.Tidak menjadi kasus baru jika di dalam Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan ada narapidana yang terinveksi HIV dan AIDS, kasus ini bisa didapati narapidana sebelum menjadi anak didik pemasyarakatan bahakan bisa saja tertular dari narapidana saat telah menjadi anak didik pemasyarakatan.Lokasi penelitian yang dipilih peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar.Permasalahan yang ingin di angkat dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pemenuhan hak narapidana penderita HIV dan AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar ? 2. Apa saja faktor penghambat pemenuhan hak narapidana HIV dan AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar? 3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap narapidana yang terinveksi HIV dan AIDS?.Pada dasarnya ruang lingkup pelayanan kesehatan narapidana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut: a. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh layanan kesehatan yang layak; b. Pada setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya 1 orang dokter dan 1 orang tenaga kesehatan lainnya; c. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter Lembaga Pemasyarkatan; d. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan; e. Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, maka kepala Lembaga Pemasyarakatan segera memberitahu kepada keluarganya; f. Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengnai kesehatannya, maka dokter atau tenang kesehatan lainnya di Lembaga Pemsyarakatan wajib melakukan pemeriksaaan; g. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit. Sedangkan faktor peghambat pemenuhan hak Khusus Bagi narapidana yang terinfeksi HIV dan AIDS adalah Faktor Kapasitas Lembaga Pemsyarakatan, Faktor personil atau atau tenaga kesehatan, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Ketersediaan Obat-obatan Khusus, Faktor Kepatuhan konsumsi ARV.