LEGALITAS REKAMAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PENCUCIAN UANG (Studi di Pengadilan Negeri Medan )

Abstract

Penggunaan alat bukti rekaman elektronik kini sudah menjadi bagian dari pada praktik hukum, khususnya dalam proses pembuktian pada tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi pada Pasal 184 KUHAP tidak ada mengatur secara jelas terkait rekaman elektronik sebagai alat bukti dalam peradilan pidana. Selaras dengan judul penelitian ini yaitu “Legalitas rekaman Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu apa peran pembuktian dalam hukum acara pidana? Apa saja jenis alat bukti dan kekuatan pembuktiannya? Dan bagaimana eksistensi serta kedudukan rekaman elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis yuridis normatif dan pendekatan analisis yuridis empiris. Lokasi Penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Medan. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen dan lain-lain. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas rekaman elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang merupakan pijakan dalam mengakui keberadaan rekaman elektronik sebagai alat bukti, yang mana telah diatur dan diakui dalam beberapa undang-undang, antara lain; UU ITE, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Korupsi, UU Dokumen Perusahaan dan UU Terorisme. Agar rekaman elektronik diterima menjadi alat bukti dalam persidangan harus memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur dalam UU ITE dan juga mengajukan alat bukti lainnya, sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.