ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (ANALISIS KASUS PUTUSAN MARI NOMOR : 827 K/PID/2017)

Abstract

Tindak pidana pembunuhan semakin marak terjadi di indonesia. Yang menjadi subjeknya adalah manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan merupakan suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Oleh karena itu diperlukan hukum, karena hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melanggar hukum. Pembunuhan biananya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledaka seperti bom. Didalam skripsi ini terdapat rumusan masalah yang akan di bahas, diantaranya 1) Bagaimana penerapan hukum pidana materil tindak pidana pembunuhan dalam putusan MARI Nomor 827 K/Pid/2017? 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan MARI Nomor 827 K/Pid/2017? 3) Apakah dasar pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang?. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yaitu memaparkan dan menganalisis tentang akibat dari penyelesaian tindak pidana pembunuhan. Hasil penelitian dari skripsi ini paertimbangan dan dasar hukum hakim mahkamah agung dalam menjatuhkan putusan MARI Nomor:827 K/Pid/2017 ini sudah tepat dengan menelaah kronologis kejadian dimana terdakwa tidak sama sikali mengetahui rencana dari perbuatan pembunuhan berencana kepada korban. Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah Pasla 191ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : " jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas ".