ANALISIS YURIDIS HUKUM TERHADAP WANITA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

Abstract

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Undang-Undang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 3 huruf a disebutkan Undang-Undang Narkotika diselenggarakan berasaskan keadilah. Namun dalam penegakannya tidak menggambarkan rasa keadilan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu metode yang menggambarkan atau memaparkan suatu fakta secara sistematis kemudian analisisnya dilakukan secara yuridis dengan mengaitkan antara data dan fakta yang diperoleh dengan menganalisa putusan pengadilan yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat terjadinya kesamaan persepsi dalam penerapan pidana penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri oleh aparat penegak hukum perlu direkonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 132 ayat (1) menjadi: Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, 127, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.