PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA (Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2022/PN Lbp)

Abstract

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara.Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Dalam permasalahan kali ini peneliti bertegas dengan pertanyaan dan tujuan hukum terhadap Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, Apa saja kendala-kendala penegak hukum terkait perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, bagaimana Analisis Putusan Hakim dalam Putusan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (Putusan Nomor 2208/Pid.Sus/2022/PN Lbp). Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif empiris atau sering disebut dengan penelitian lapangan (field reearch), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadan yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah beralamat di Pengadila Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Jl. Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Kode Pos: 20512, Telp/Fax: (061) 7955861, Sumatera Utara. Penulis juga melakukan penelitian pada perpustakaan Universitas Muslim Nusantara Al – Washliyah Medan.Pasal Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Menyatakan terdakwa Eko Sarju Pradeli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.