KAJIAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KASUS TABRAK LARI

Abstract

Banyaknya kendaraan yang tidak disertai dengan kesadaran masyarakat akan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas selama berkendara masih menjadi kendala di Indonesia. Kecelakaan yang sering terjadi dijalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang. Tabrak lari biasanya dianggap sebagai tindakan pidana karena melibatkan pelanggaran hukum lalu lintas dan seringkali melibatkan cedera atau kematian orang lain. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitianini adalah : 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap kasus tabrak lari, 2. Untuk mengetahui jenis sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tabrak lari menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, 3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kasus tabrak lari.Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Polres DeliSerdang yang beralamatkan di Jl. Sudirman No. 18 Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Kode Pos 20512. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Distribusi sampel adalah distribusi dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang dari populasi.Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur studi pustaka dan studi lapangan.Analisa data yang diolah dari kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.Menguraikan data secara deskriptif. Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek. Di Indonesia, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur berbagai aspek hukum keluarga Islam dan hukum perdata Islam. Penyelidikan yang dilakukan Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang yang menangani kecelakaan tabrak lari sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013. Berdasarkan uraian pembahasan dari masalah dalam karya ilmiah ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam perspektif hukum Islam tindakan tabrak lari ini dapat dikenai ta’zir. Hukum pidana bagi kasus tabrak lari sudah ada ketentuan dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2. Sanksi bagi pelaku tabrak lari dalam kajian hukum Islam adalah hukuman ta’zir darihukuman sosial, pembayaran denda (diyat), hukuman fisik (jilbab). Sedangkan sanksi bagi pelaku dalam hukum pidana adalah Pasal 231 ayat 1 dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak itu Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 3. Upaya pencegahan dari penegak hukum dan masyarakat bagi kasus tabrak lari ini adalah hukum harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tabrak lari. Ini dapat mencakup hukuman pidana, denda yang tinggi, dan penahanan kendaraan.