TINDAK PIDANA KORUPSI MARK UP ANGGARAN PENGERJAAN PENINGKATAN JALAN DESA (Studi Putusan PN. Tipikor No.67/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mdn)

Abstract

Tindak pidana korupsi mark up anggaran pengerjaan peningkatan jalan desa dilakukan dengan berbagai modus operandi seperti membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain, meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana faktor penyebab tindak pidana korupsi mark up anggaran pengerjaan peningkatan jalan desa, bagaimana pertanggung jawaban pidana korupsi mark up anggaran pengerjaan peningkatan jalan desa, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana korupsi mark up anggaran pengerjaan peningkatan jalan desa dalam Putusan PN. Tipikor No.67/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mdn.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi mark up anggaran pengerjaan peningkatan jalan desa adalah Anggaran Dana Desa yang telah dicairkan oleh terdakwa Darma Suardi selaku Kepala Desa Tanah Besih bersama-sama dengan Muhammad Noor selaku Bendahara Desa Tanah Besih, akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan dengan mempergunakan dana desa tidak diikutsertakan perangkat desa lainnya. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi korupsi mark up anggaran pengerjaan peningkatan jalan desa dalam putusan PN. Tipikor No.67/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.Mdn adalah Darma Suardi dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) .