PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN DALAM MENERBITKAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS

Abstract

Balai Harta Peninggalan merupakan suatu instansi pemerintah yang lingkup kerjanya berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Balai Harta Peninggalan memiliki tugas untuk mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menajalankan tugas tersebut balai harta peninggalan menjalankan fungsi untuk membuat surat keterangan waris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum surat keterangan hak waris dalam ketentuan hukum waris nasional, bagaimana prosedur pembuatan surat keterangan waris, bagaimana kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam penerbitan surat keterangan hak waris. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan masalah melalui peraturan perundang-undangan dan pendekatan teori-teori hukum. Pengaturan hukum surat keterangan hak waris dalam ketentuan hukum waris nasional di Indonesia adalah tunduk kepada hukum waris dari pewaris, bukan ahli waris. Dengan membuat surat keterangan hak waris, maka, para ahli waris dapat melakukan tindakan pengurusan bersama atas harta bersama yang masih atas nama pewaris, meski sudah disebutkan besaran bagian masing-masing, namun mengenai yang diterima masing-masing ahli waris berdasarkan besaran bagiannya dibuat terpisah dalam akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan. Prosedur pembuatan surat keterangan waris adalah adalah dengan mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, lalu menghadap ke instansi/petugas terkait yang aturannya juga dibedakan antara WNI non-Tionghoa dan non-Timur Asing dan WNI keturunan Tionghoa dan Timur Asing. Manfaat serta fungsi dibuatnya surat keterangan ahli waris ini adalah guna menunjukan ahli waris secara sah. Dengan tidak adanya surat keterangan ahli waris tersebut, seseorang yang dinilai memiliki hak atas warisan dapat terhalang dalam mendapatkan harta warisan yang menjadi bagiannya. Hasil penelitian berkesimpula bahwa kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam penerbitan akta surat keterangan hak waris adalah hadir untuk menjalankan fungsinya dalam mengurus harta peninggalan terutama dalam hal pewarisan untuk membuat suat keterangan waris bagi golongan timur asing selain Tionghoa. Secara normatif kewenangan penerbitan surat keterangan waris oleh BHP untuk suatu golongan tertentu tidak terdapat secara atributif karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan spesifik mengatur secara umum surat keterangan waris untuk golongan timur asing non tionghoa mutlak harus dibuat oleh BHP, dan Permenkumham 7/2021 sendiri tidak menjabarkan secara lebih lanjut kewenangan tersebut. Kewenangan BHP untuk membuat surat keteranngan waris hanya untuk suatu perbuatan hukum tertentu yakni pendaftaran peralihan hak atas tanah.