PERANAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK DALAM MENENTUKAN ARAH PENYELIDIKAN (STUDI KASUS PEMBAKARAN RUMAH WARTAWAN TRIBATA TV DI KABUPATEN KARO)

Abstract

Kasus pembakaran rumah wartawan Tribata TV di Kabupaten Karo menyoroti pentingnya peran laboratorium forensik dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana, khususnya dalam mengungkap penyebab dan pelaku kejahatan. Laboratorium forensik sebagai bagian dari kepolisian memiliki tugas strategis dalam menganalisis bukti fisik dari tempat kejadian perkara (TKP), seperti residu bahan bakar, pola kebakaran, dan benda-benda lainnya yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum yang mengatur penggunaan laboratorium forensik dalam proses penyelidikan, menganalisis peran laboratorium forensik dalam mengarahkan jalannya penyelidikan kasus pembakaran tersebut, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dihadapi dalam proses pengumpulan dan analisis bukti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait laboratorium forensik (normatif), dan didukung dengan data lapangan melalui wawancara terhadap aparat kepolisian, tim laboratorium forensik, dan pihak-pihak terkait (empiris). Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan data berdasarkan realitas hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laboratorium forensik berperan penting dalam menentukan arah penyelidikan, mulai dari analisis bahan pembakar hingga rekonstruksi kejadian, yang membantu penyidik dalam mempersempit dugaan terhadap pelaku. Namun demikian, terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan alat uji forensik, keterlambatan akses ke lokasi kejadian, serta kurangnya tenaga ahli yang terlatih di lapangan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan sumber daya laboratorium forensik, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta pengembangan kapasitas SDM dalam bidang ilmu forensik. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi fungsi laboratorium forensik merupakan bagian krusial dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menangani kasus-kasus pembakaran yang sarat dengan kesengajaan dan motif tersembunyi.