ASPEKHUKUMKESIAPSIAGAANDANPENANGANANDARURAT OLEH UNIT PENJINAKAN BOM SATUAN BRIMOB POLDA SUMATERAUTARADALAMPERSPEKTIF HUKUM HUMANITER

Abstract

Ancaman terorisme dengan penggunaan bahan peledak merupakan tantanganseriusbagikeamanannasionalIndonesia,khususnyadiwilayahstrategis seperti Sumatera Utara. Kejadian bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan pada tahun 2018 menjadi contoh nyata urgensi kesiapsiagaan dan penanganan darurat oleh Unit Penjinakan Bom (JIBOM) Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Penanganansituasitersebuttidakhanyamenuntutkemampuanteknistinggi,tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI) untuk menjamin perlindungan warga sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kesiapsiagaan Unit JIBOM, mengkaji prosedur penanganan darurat terhadap ancaman bahan peledak berdasarkan regulasi nasional, serta menganalisis kesesuaian tindakan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum humaniter. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui studi literatur, observasi, dan wawancara dengan personel JIBOM. HasilpenelitianmenunjukkanbahwaUnitJIBOMtelahmenerapkansistem kesiapsiagaan yang baik melalui pelatihan rutin, penggunaan teknologi modern seperti robot EOD dan X-ray scanner, serta penerapan sistem komando terpadu. Prosedur penanganan darurat dilaksanakan sesuai SOP Kepolisian dan memperhatikan prinsip kehati-hatian terhadap keselamatan warga. Secara yuridis, tindakan JIBOM dinilai sejalan dengan prinsip hukum humaniter seperti distingsi, proporsionalitas, kemanusiaan, dan kebutuhan militer, meskipun Indonesia tidak sedangdalamkonflikbersenjata.Penelitianini menegaskanpentingnyapenguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, serta literasi publik dalam mendukung efektivitas tugas-tugas penjinakan bom secara legal dan humanis.