HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS PUTUSAN PERKARA PENGADILAN AGAMA NO. 496.Pdt/G/2019/PA.Mdn)

Abstract

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No. 496/PDT/G/2019/PA.Mdn permasalahan dalam penelitian ini yang pertama adalah apakah yang menjadi alas an perceraian. Kedua, bagaimanakah pertimbangan hukum seorang hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam perkara perceraian, danKetiga, bagaimanakah akibat hukum atas hak asuh anak akibat perceraian.

Jenis Penelitian yang digunakan untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis(critical thinking). Metode penelitian hukum terbagi atas dua jenis metode penelitian yaitu: Penelitian hukum normative atau kepustakaan dan penelitian hukum sosiologi atau empiris. Metode pegumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode interview. Metode Interview adalah sebuah dialog yang dilakukanoleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Medan dan Pengacara dari tergugat. Dan yang kedua menggunakan Metode Dokumentasi, Agar penelitian menjadi kajian yang baik, maka penulis menggunakan literatur yang ada, baik berupa berita-berita dan artikel dari internet yang berkaitan dengan permasalahan ini, catatan, maupun laporan hasil penelitian yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan yang menjadi alasan perceraian adalah masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga yang mengganggu jalannya perkawinan kedua belah pihak. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak harus mempertimbangkan alat-alat bukti dan keterangansaksi yang ada sehingga putusan hakimakan ditentukan nantinya tentang siapa yang berhak untuk mengasuh sianak yang dihasilkan dari ikatan perkawinan tersebut tidakakan merugikan kedua belah pihak. Ketidakhadiran tergugat juga dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Akibat hukum atas hak asuh anak baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan sianak.