TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP HILANGNYA SEJUMLAH DANA TABUNGAN NASABAH MELALUI ELECTRONIK BANKING (E-BANGKING)

Abstract

Dalam rangka menjaga sejumlah uang yang dimilikinya, masyarakat banyak memilih dengan cara menyimpannya di bank. Apabila mereka menyimpan uangnya di bank, maka mereka akan terikat dan menjadi nasabah dari bank yang bersangkutan. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank berdasarkan perjanjian (kontrak), selaras dengan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa simpanan merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Akhir – akhir ini banyak laporan beberapa nasabah bank umum yang berbeda mengaku bahwa sejumlah dana di rekeningnya telah hilang secara tiba – tiba. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kerugian pada nasabah, hal ini memiliki keterkaitan dengan pentingnya pembuktian terhadap hilangnya sejumlah dana tabungan nasabah guna menentukan siapa yang memiliki pertanggungjawaban secara hukum. Maka, bank selaku badan usaha yang menyediakan pelayanan e – banking perlu meninjau secara yuridis sejauh manakah tanggung jawab bank secara pidana atas hilangnya sejumlah dana tabungan nasabahnya melalui e – banking. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Bahan hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang – undangan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah apabila terjadi kerugian dalam transaksi e – banking adalah bank memberikan fasilitas apabila nasabahnya mengalami kerugian yang disebabkan oleh e – banking, bank memfasilitasi nasabahnya dengan cara memberikan bantuan hukum, baik dalam litigasi maupun non litigasi; dan 2) Perlindungan hukum terhadap korban dari fitur e – banking dalam sudut pandang hukum pidana, yaitu di bagi atas dua konsep perlindungan hukum diantaranya perlindungan hukum secara implisit dan perlindungan hukum secara eksplisit. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah, maka perlu dibuat peraturan perundang – undangan yang lengkap dan up to date sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan untuk mengatasi permasalahan perlindungan hukum seorang nasabah e – banking dalam perspektif hukum pidana, perbankan dalam hal ini pihak bank mampu memberikan fasilitas untuk memfasilitasi nasabah yang menjadi korban dari kejahatan perbankan melalui kerja sama dengan pihak – pihak terkait di dalam sistem peradilan pidana, dan memberikan perlindungan hukum serta bantuan hukum langsung yang difasilitasi oleh pihak perbankan, dengan tujuan mempermudah dalam proses penyelesaian kasus tersebut.