PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAKYANG MENJALANI PIDANA PENJARADI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (StudiKasus Di LembagaPemasyarakatanKelas-II B LubukPakam)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional maka anak yang ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Ketika negara tidak mampu melaksanakan amanat undang-undang ini maka Negara seharusnya menghindarkan anak-anak pelaku tindak pidana dari penerapan pidana penjara. Sistem peradilan pidana anaklebihd itekankan pada aspek pembinaan anak melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi dan tetap harus melalui pendekatan keadilan restoratif. Minimnya kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial juga menjadi kendala tersendiri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadapWarga Binaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas-II B Lubuk Pakam, Apa saja Faktor-Faktor yang menghambat pemberian jaminan perlindungan hukum terhadap warga binaan anak pemasyarakatan yang menjadi korban tindak pidana di lembaga pemasyarakatan Kelas- II B Lubuk Pakam dan Apa saja upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas-II Lubuk Pakam dalam pembinaan terhadap Warga Binaan anak. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka guna mendapatkan penjelasanlebih lanjut. Pendekatan yuridis artinya mendekati permasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.permasalahan dikaji dengan melakukan pendekatan langsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas-II Lubuk Pakam, yaitu dalam hal pelaksanaan pembinaan khususnya pencegahan terjadinya tindak pidana di LapasAnak, lalu dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlakuyaitu Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31/1999 khususnya Pasal 2 danPasal 3 UU Pemasyarakatan. Hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum terhadap warga binaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dengan cara memberikan hak-hak warga binaan Anak sesuaidenganUndang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan yang tertuang pada Pasal 14 ayat (1). Menurut Penjelasan Pasal 85 Ayat (2) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di Lembaga Pembinana Khusus Anak diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yaitu Pasal 14 ayat (1), maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dalam memberikan hak-hak kepada Narapi dan Anak telah sesuai.