TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN ALAT KESEHATAN TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG UNDANG RI NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ( Studi Kasus No.168/Pld.B/2011/pn.Tanjungpandan )

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang larangan mengedarkan alat kesehatan tanpa izin edar di indonesia, untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang mengedarkan alat kesehatan tanpa izin edar serta untuk mengetahui upaya penanggulangan pelaku yang mengedarkan alat kesehatan tanpa izin edar.Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah mengolah data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan, metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan buku tertulis dari para sarjana yaitu buku buku teori tentang hukum, jurnal hukum, dan bahan-bahan kuliah serta peraturan perundangundangan tentang tindak pidana, maupun yang di download melalui internet. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran situs Putusan Mahkamah Agung yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu (Studi Kasus dengan Putusan No. 168/Pid.B/2011/PN.Tanjungpandan).Peraturan Hukum Tentang Larangan Mengedarkan Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar Di Indenesia diatur dalam Pasal 196, Pasal 197 dan Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan alat kesehatan dan/ atau sediaan farmasi pada Putusan No.168/Pid.B/2011/PN.Tanjung pandan adalah pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), subsidir 3 (tiga) bulan kurungan. Upaya untuk menanggulangi pelaku yang mengedarkan alat kesehatan dan/ atau sediaan farmasi adalah dengan menggunakan kebijakan Penal dan Non Penal.