PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BPJS ( Studi kasus di PT. Mahakarya Perkasa )

Abstract

Perlindungan tenaga kerja adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat bekerja. terutama saat menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja, untuk melindungi keselamatan tenaga kerja diselenggarakanya upaya program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS, meski program jaminan sosial telah dirancang sejak tahun 1992, ternyata masih ada pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS salah satunya terdapat pada PT. Mahakarya Perkasa. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS oleh PT. Mahakarya Perkasa dan apakah yang menjadi faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS oleh PT. Mahakarya Perkasa. Metode pendekatan yuridis dan empiris dipergunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan kecelakaan kerja dan juga melakukan penelitian lapangan langsung ke PT. Mahakarya Perkasa. Kesimpulan penelitian ini adalah adanya upaya perlindungan preventif dengan menyediakan kotak P3K dan upaya perlindungan represif yaitu dengan memberikan santunan pengobatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam BPJS. Faktor pekerja kontrak yang hanya dikontrak kerja selama 3 bulan saja, yang dalam masa training kerjanya yaitu baru dan belum tentu masa kontrak kerja tersebut diperpanjang. Saran yang dapat diberikan yaitu pihak perusahaan seharusnya lebih mengoptimalkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja. Pemerintah juga harus mempertegas sanksi bagi perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta memberikan sosialisasi pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, juga sosialisasi mengenai adanya program jaminan sosial Pemerintah yaitu BPJS.