TUGAS DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang diatur berdasarkan undang-undang timbul karena kebutuhan masyarakat, yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam dunia perbankan khususnya dalam pengkreditan yang menggunakan Hak Tanggungan atas tanah, Notaris/PPAT mempunyai tugas untuk membuat dan mendaftarkan Pembebanan HakTanggungan atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional. Dalam proses pengkreditan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak Debitur kepada kreditur. Jaminan kredit akan mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak debitur cidera janjian. Penelitian ini untuk bertujuan untuk menjabarkan tentang pelaksanaan pembebanan hak tanggungan atas tanah dalam perjanjian kredit Bank sebagaimana yang diatur dalam Undang-undangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang berkaitan Dengan Tanah. Dilakukan melalui Dua tahap kegiatanya itu tahap pemberian hak tanggungan oleh debitur kepada kreditur dengan dibuatnya Akta Pembebanan HakTanggungan (APHT) olehPejabatPembuatAkta Tanah (PPAT) dantahap pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan Nasional dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan. Kedua Tahap tersebut merupakan tahap pemenuhan asas spesialitas dan publisitas pembebanan hak tanggungan. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan yang dilakukanoleh PT. Bank BNI 46 Kantor Wilayah Medan adalah dengan melalui tahap, yaitu: tahap penyelesaian secara damai, tahap pembinaan, tahap penyelamatan kredit. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan yang dilakukan yang dilakukan PT. Bank BNI 46 Kantor Wilayah Medan pada dasarnya sudah sesuai ketentuan yang ada.