PEMBUATAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DIHADAPAN NOTARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM ISLAM

Abstract

Prakteknya masih banyak dijumpai di masyarakat yang melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga dalam jumlah besar padahal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan bahwa penjualan bahan bakar minyak berupa bensin atau solar harus memiliki izin terlebih dahulu, sesuai dengan ketetapan yang telah di tetapkan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Pengaturan hukum tentang kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin usaha niaga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa niaga sebagaimana dimaksud diatas tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana tanpa izin melakukan kegiatan usaha minyak bumi terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa faktor yang berasal dari dalam diri pelaku yaitu berupa niat, faktor ekonomi serta faktor moral dan pendidikan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku seperti kurang pengawasan terhadap bahan bakar illegal. Hambatan yang dihadapi dalam tindak pidana tanpa izin melakukan kegiatan usaha minyak bumi di Medan yaitu tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang jumlah maksimum BBM Bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat, tidak adanya batas minimum pidana, pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi, prosedur perizinan. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka diketahui bahwa Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana tanpa izin melakukan kegiatan usaha minyak bumi adalah dengan penanggulangan secara preventif, represif dengan reformatif oleh pihak aparat penegak hukum dan juga tokoh-tokoh masyarakat. disarankan agar kepolisian dan instansi terkait lebih aktif terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha minyak bumi..