Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4894
Title: TINJAUAN YURIDIS MANFAAT PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BAGI DEBITUR
Authors: SUPARIJANTO
235114122
NOVITA, TRI RENI
Issue Date: 5-Dec-2024
Publisher: FAKULTAS HUKUM 34 2024 FH HUKUM
Abstract: PKPU menjadi suatu upaya hukum yang dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana n pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bagaimana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam praktik dapat memberi manfaat bagi debitur, bagaimana pertimbangan hukum hakim pemutus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan analisis secarra kualitatif. Pengaturan pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada dasarnya, peraturan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitor yang dilakukan oleh para kreditornya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam praktik dapat memberi manfaat untuk menghindari perusahaan dari keadaan pailit. PKPU, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditur lain di luar PKPU, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut dilakukan tagihan-tagihan kreditur-kreditur yang berada di luar PKPU. Kreditur juga terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga dan debitur akan otomatis dinyatakan pailit. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 adalah syarat rencana perdamaian tidak diterima atau ditolak adalah quorum, karena 2 (dua) kreditur konkuren secara aklamasi menolak Rencana Perdamaian PT. Yeyeom Design, sehingga debitur PT. Yeyeom Design harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
URI: http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4894
Appears in Collections:Skripsi Mahasiswa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235114122_File7.docx221.24 kBMicrosoft Word XMLView/Open
235114122_File8.docx197.35 kBMicrosoft Word XMLView/Open
235114122_File9.docx
  Restricted Access
2.74 MBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy
235114122_FileFullText.docx
  Restricted Access
4.17 MBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy
235114122_File1.docx1.19 MBMicrosoft Word XMLView/Open
235114122_File2.docx568.3 kBMicrosoft Word XMLView/Open
235114122_File3.docx209.01 kBMicrosoft Word XMLView/Open
235114122_File4.docx
  Restricted Access
208.86 kBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy
235114122_File5.docx221.22 kBMicrosoft Word XMLView/Open
235114122_File6.docx197.42 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.