ANALISIS YURIDIS RESTORATIF JUSTICE DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA

Abstract

Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan empiris yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Bentuk hukuman bagi anak pelaku tindak pidana narkotika ialah melakukan pembinaan terhadap anak penyalahgunaan narkotika ialah dengan menerapkan bentuk rehabilitasi sosial seperti kegiatan berolahraga. Pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan diri, bimbingan konseling, bimbingan keagamaan, etika kepribadian, dan bimbingan secara ketrampilan. Bimbingan itu dilakukan agar membentuk mental anak untuk dapat diterima kembali ditengah-tengah keluarga dan lingkungan masyarakat. Pelaksanaan restorative justice sebagai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika diterapkan demi terciptanya sebuah keadilan dan kepastian hukum yang diperlukan oleh anak. Pendekatan keadilan restoratif dilakukan karena selain sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, juga sebagai sarana yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku warga serta melindungi kepentingan setiap anggota masyarakatnya. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga masyarakat. Melalui pendekatan keadilan restoratif, diharapkan dapat tercapai proses keadilan yang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ditujukan untuk dilakukannya kembali tindak pidana. Hambatan pelaksanaan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.