KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI KARENA PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Abstract

Aborsi dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dibenarkan secara hukum jika dilakukan karena adanya alasan atau pertimbangan medis atau kedaruratan medis. Hukum Islam pada dasarnya tidak mengizinkan adanya aborsi, tetapi dengan melihat pengaruh psikologi yang diderita wanita korban perkosaan begitu berat, maka dengan pertimbangan yang berdasarkan pada kaidah fikiyah.Permasalahan skripsi ini adalah Faktor-faktor apakah yang menyebabkan korban pemerkosaan melakukan aborsi ditinjau dari praktik kedokteran, bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi, bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap aborsi karena perkosaan. Aborsi dengan alasan perkosaan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berlaku sebagai lex speciale memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan abortus provocatus pada korban perkosaan dengan beberapa persyaratan sebagai alasan medis seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009. Hukum Islam pada dasarnya tidak mengizinkan adanya aborsi, tetapi dengan melihat pengaruh psikologi yang diderita wanita korban perkosaan begitu berat, maka dengan pertimbangan yang berdasarkan pada kaidah fikiyah, aborsi akibat perkosaan bisa dibenarkan dengan alasan dan catatan aborsi boleh dilakukan dengan syarat adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilaan karena perkosaaan, aborsi ini boleh dilakukan sebelum kandungan berusia 40 hari dihitung dari terakhir mengalami haid. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 bahwa aborsi diperbolehkan disebabkan alasan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu dalam keadaan darurat.Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa penerapan sanksi tindak pidana abrosi yang dilakukan oleh dokter menurut etika profesi kedokteran tidak menimbulkan sanksi formal bagi pelakunya sehingga terhadap pelakunya hanya diberikan tuntutan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yaitu memberikan usul kepada Kementerian Kesehatan untuk memberikan tindakan administrattif, sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan pengulanggan pelanggaran yang sama di kemudian hari atau terhadap makin besarnya intensitas pelanggaran tersebut. Perlindungan hukum pidana terhadap korban perkosaan yang melakukan abortus provocatus adalah pemberian perlindungan hukum dengan cara tidak menghukum pelaku korban perkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan Undang-Undan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah, pemberian jaminan kselamatan dan keamanan terhadap korban perkosaan yang melakukan tidak pidana aborsi, memberikan pendampingan psikologis terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi dan pemberian pelayanan medis kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi