Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5352
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorROHAYA, SITI-
dc.contributor.author. 235114157-
dc.contributor.authorHizbullah, Muhammad-
dc.date.accessioned2026-06-22T08:52:56Z-
dc.date.available2026-06-22T08:52:56Z-
dc.date.issued2025-07-05-
dc.identifier.urihttp://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5352-
dc.description.abstractTindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak merusak tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pada lingkup pemerintahan desa. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa menjadi salah satu sumber utama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Namun, maraknya penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa menunjukkan lemahnya pengawasan dan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) peraturan hukum terhadap korupsi dana desa menurut perundang-undangan Indonesia, (2) penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, dan (3) tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, yang didukung dengan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan hukum seperti UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku korupsi dana desa. Dalam putusan PN Medan No. 59/2019, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 UU Tipikor dengan menyalahgunakan wewenang sebagai kepala desa, merugikan keuangan negara, dan memperkaya diri. Pertimbangan hakim juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Putusan ini memberikan implikasi penting dalam penegakan hukum serta menjadi preseden untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di masa mendatang. Diperlukan sinergi antara regulasi, pengawasan masyarakat, serta ketegasan aparat penegak hukum agar korupsi dana desa dapat diminimalisir secara sistematisen_US
dc.publisherFAKULTAS HUKUM 21 2026 FH HUKUMen_US
dc.subjectTindak Pidana Korups, .en_US
dc.subject, Dana Desaen_US
dc.subjectiTinjauan Yuridisen_US
dc.subjectPutusan Pengadilan,en_US
dc.subjectPenyalahgunaan Wewenangen_US
dc.titleTINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA : STUDI KASUS PUTUSAN (Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn)en_US
Appears in Collections:Skripsi Mahasiswa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235114157_File1.docx235114157_File1.1.82 MBMicrosoft Word XMLView/Open
235114157_File2.docx235114157_File2830.02 kBMicrosoft Word XMLView/Open
235114157_File3.docx235114157_File3.782.22 kBMicrosoft Word XMLView/Open
235114157_File4.docx235114157_File4.50.86 kBMicrosoft Word XMLView/Open
235114157_File5.docx235114157_File5.67.66 kBMicrosoft Word XMLView/Open
235114157_File6.docx235114157_File6.21.78 kBMicrosoft Word XMLView/Open
235114157_File7.docx
  Restricted Access
235114157_File751.76 kBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy
235114157_File8.docx235114157_File820.56 kBMicrosoft Word XMLView/Open
235114157_File9.docx235114157_File9.5.06 MBMicrosoft Word XMLView/Open
235114157_FileFullText.docx
  Restricted Access
235114157_FileFullText9.37 MBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.