TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI MEDAN, SUMATERA UTARA)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur sehubung dengan diterbitkannya PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Didalam PERPPU ini terdapat penambahan sanksi hukuman yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak termasuk tindak pidana pencabulan. Tetapi PERPPU ini banyak menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan terkait dengan hukuman-hukuman yang terdapat di dalam PERPPU tersebut.Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui mengenai hak restitusi yang di atur dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Medan, dengan menggunakan metode peneliatian yuridis normatif-empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasi nyata yang terjadi di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan jaksa yang menangani kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, dan jugamenelaah dokumen-dokumen pemerintah maupun non-pemerintah. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang diperoleh sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualitatif kajian. Berdasar dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 belum dapat di terapkan dalam menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak termasuk tindak pidana pencabulan, karena dalam PERPPU tersebut masih terdapat kendala dalam penerapan hukumannya seperti tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan kebiri. Dan mengenai hak restitusi belum ada orang tua anak korban yang mengajukan permohonan hak restitusi di karenakan ketidak pahaman mengenai pengurusan hak restitusi tersebut, selain itu untuk pengurusan hak restitusi tersebut juga memerlukan biaya. Dan pelaku yang terlibat tindak pidana pencabulan kebanyakan dari keluarga yang memiliki taraf perekonomian rendah sehingga tidak mampu untuk membayar restitusi tersebut.