PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN )

Abstract

Hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum (orang dan badan hukum)yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Hukum perdata berlaku ketika timbul kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Ketika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian atas perjanjian yang tidak dilakukan. Penerapan hukum perdata tidak hanya terjadi pada antar perorangan, antar badan, atau badan dengan perorangan, tetapijugaterjadi pada pemerintahan. Pemerintahan, yang diwakili oleh Kementerian/Lembaga, melakukan kesepakatan dengan orang maupun badan. Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga berguna untuk memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak.Namun, transaksi yang terjadi memungkinkan terjadinya wanprestasi sehingga perlu dilakukan upaya untuk melakukan penagihan.Piutang negara merupakan uang atau dalam bentuk apapun yang harus dibayarkan oleh debitur.Jika tidak dapat dibayar, Kementerian/Lembaga harus mengupayakan penagihan piutang tersebut karena piutang negara merupakan hak negara.Penagihan piutang negara melalui serangkaian proses dan hambatan. Penelitian dilakukan dengan metode kualtiatif dimana penulis langungs melakukan observasi dan wawancara kepada pejaba terkait di KPKNL Medan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara piutang Negara dengan hukum perdata karena terlahir dari adanya perjanjian dan akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi adalah hak kreditur untuk meminta ganti kerugian.