ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-TPK/2020/PT PLG)

Abstract

Sampai saat ini, korupsi sudah sangat merajalela dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga banyak terjadi di level pemerintahan Desa. Masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, akibat hukum bagi kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan bagaimana upaya pencegahannya, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yuridis normatif yaitu dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh berupa data sekunder maka alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui penelusuran kepustakaan atau literatur.

Hasil daripada penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka ketiga komponen yaitu substansi, struktur dan kultur mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukumnya. Tahap aplikasi penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang kompleks, karena tersangkut banyak pihak (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan penasihat hukum). Perangkat Desa yang melanggar larangan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Selanjutnya dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat preventif dan represif. Dengan ketentuan UU Tipikor dalam hal ini penindakan yang dilakukan secara preventif karena dalam menjalankan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum masih sering melihat fakta dilapangan masih saja terjadi praktik Korupsi Dana Desa. Maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 2 UU Tipikor dan dapat diberhetikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat. Penerapan hukum Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg telah sesuai dan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan primair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.