TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH Nomor 511 /Pid.Sus/ 2022 Pn Srh,)

Abstract

Tindakan Pemerkosaan adalah merupakan suatu perbuatan kejahatan dengan cara kekerasan, ancaman dan memaksakan kehendak kepada orang lain, untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan, perbuatan pemerkosaan sering dilakukan oleh seseorang dengan memaksa kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman dan kekerasaan. Dalam pemerkosaan banyak yang menjadi korban, di mana hampir semua korban kurang memiliki keberanian untuk membela diri sehingga mudah bagi seseorang untuk melakukam perkosaan. Seperti dalam pasal 285 KUHP. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Penelitian yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil Penelitian A. Penjatuhan sanksi pelaku pemerkosaan dalam putusan PN Serdang Bedagai Nomor 511 /Pid.Sus/ 2022 Pn Srh. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; B. Pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan .Pasal 281 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta: C.Kendala-kendala yang dihadapi dalam melindungi korban kesusilaan terhadap perempuan dan langkah-langkah. Hambatan yang dialami berupa proses hukum yang berlarut-larut (undue delay), pembuktian, tidak adanya pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi dari pelaku, dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban.