TINJAUAN YURIDIS PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Abstract

Penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna nakotika mengedepankan pendekatan humanistic yang memperhatikan prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan. Penerapan tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial bertujuan untuk memperpaiki keadaan diri penyalahguna narkotika agar terbebas dari ketergantungan narkotika sehingga dapat kembali ke masyarakata secara wajar.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanatujuanpemidanaan melalui sanksi pidana penjara danrehabilitasi terhadap pecandu narkotika, bagaimanahambatan dalammerehabilitasipenggunanarkotikadan upayamengatasinya, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkanpidanapenjaradanrehabilitasipengguna narkotika. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (state approach) dan pendekatan analitis (analytical approach) yaitu dengan menganalisis kasus (case study) dengan menggunakan metode kualitatif untuk dapat ditarik kesimpulan secara deduktif.Hasil Penelitian dapat diketahui bahwaketentuansanksipidanapenjaradanrehabilitasiterhadappecandunarkotikajenisshabudalamUndang-UndangNomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika adalah pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika perlu diganti dengan tindakan rehabilitasi. PenjatuhanpidanaterhadappenyalahgunanarkotikadinilaitidaktepatkarenakeberadaanPasal 103 UU Narkotikamengandungunsur yang sesuaidengantujuanditerbitkannyayakni, mencegah, melindungi, danmenyelamatkanbangsa Indonesia daripenyalahgunaannarkotikasehinggapenjatuhanhukumanrehabilitasibagipenyalahgunanarkobadapatserentakdilakukanbukanmenjatuhkanhukumanpenjara. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkanpidanapenjaradanrehabilitasipengguna narkotika adalah pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram) untuk pemakaian satu hari, dan adanya surat uji laboratorium dimana urine terdakwa positif menggunakan narkotika dan dipersidangan terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, melainkan terdakwa membelinya untuk digunakan sendiri.