PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS AKIBAT TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Abstract

Pemalsuansuratseringmenjadimasalahhukumbagipihak-pihakatauoknumdarisuatulembaga yang tidakbertanggungjawab. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan Surat dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris, bagaimana pembuatan akta otentik oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat, bagaimanakah pertanggung jawaban notaris akibat tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan akta otentik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dimuat dalam Bab IX sampai dengan Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP tidak hanya meliputi pemalsuan terhadap sepucuk surat, melainkan terdapat beberapa jenis tindak pidana pemalsuan dimana salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan akta otentik.Hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa pembuatan akta otentik oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat adalah apabila memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana pemalsuan surat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 263 ayat 1 KUHP, Pasal 264 ayat 1 KUHP dan Pasal 266 ayat 1 jo Pasal 55 KUHP. Pertanggung jawaban notaris akibat tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan akta otentik dapat dimintai pertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu mampu bertanggung jawab, ada hubungan batin berupa kesengajaan dan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan. Sehingga Notaris yang dengan penuh kesadaran sengaja atau terlibat dalam pembuatan akta otentik palsu dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sedangkan apabila unsur-unsur kesalahan tersebut tidak terpenuhi maka Notaris tersebut tidak dapat dipidana