PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG MELAKUKAN TINDAKAN WANPRESTASI

Abstract

Proses pengadaanbarang/jasa, tidakhanyamelibatkan PPK sajanamunjugaadapihaklain yang berperandalampengadaanbarang/jasa yang salingberkaitanyaitu PA dan KPA. Pengaturanperjanjianpengadaanbarangdanjasa di Indonesia diaturdalamPeraturanPresidenNomor 12 Tahun 2021 TentangPerubahanAtasPeraturanPresidenNomor 16 Tahun 2018 TentangPengadaanBarang/JasaPemerintah. Permasalahandalamskripsiiniadalahbagaimanapengaturanperjanjianpengadaanbarangdanjasa di Indonesia, bagaimanapenerapanpertanggungjawabanperdataPejabatPembuatKomitmendalamperjanjianpengadaanbarangdanjasa, bagaimanapenyelesaiansengetadalamperjanjianpengadaanbarangdanjasaakibatterjadinyawanprestasi. Penelitian yang dilakukanadalahpenelitianyuridisnormatifyaitumenganalisisperaturanperundang-undangandihubungkandenganpermasalahandalamtesisiinidananalisis data yang digunakanadalah data kualitatif. PenerapanpertanggungjawabanperdataPejabatPembuatKomitmendalamperjanjianpengadaanbarangdanjasabahwakedudukan PPK dalamkontrakpengadaanbarang/jasapemerintahdimulaidarimenetapkanrancangankontrak, mengendalikanKontrakdanpenyelesaiankontrak.sehingga PPK turutbertanggungjawabterhadaptuntutanjikaterjadikesalahan. Tanggungjawabjabatan PPK dalampengadaanbarang/jasapemerintahadalahtanggungjawabkeabsahan (legalitas) penggunaanwewenangdalampengadaanoleh PPK yang bertumpupadawewenang, prosedurdansubstansi, danmelahirkantanggunggugatpemerintah/negara.Berdasarkanhasilpenelitiandipahamipenyelesaiansengetadalamperjanjianpengadaanbarangdanjasaakibatterjadinyawanprestasiadalahparapihakmelakukanupayaperdamaianataudengan kata lain akanmenyelesaikanperselisihan yang terjadidengancaramusyawarahdanjikadengancaramusyawarahtidaktercapai kata sepakat, makaparapihaksepakatakanmenyelesaikanperselisihantersebutdenganmenempuhjalurhukummelaluipengadilan.