Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4902
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTARIGAN, LAXSEMIKAN-
dc.contributor.author235114121-
dc.contributor.authorLUBIS, M. RIDWAN-
dc.date.accessioned2025-11-21T04:06:01Z-
dc.date.available2025-11-21T04:06:01Z-
dc.date.issued2024-11-21-
dc.identifier.urihttp://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4902-
dc.description.abstractPenegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, juga terhadap pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasaran pada undang-undang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, tetapi sangat tinggi sanksi pidananya terhadap pengedar dan prekursor narkotika. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika merupakan kebijakan penal dalam undang-undang itu antara lain kebijakan kriminalisasi, kualifikasi tindak pidana, perumusan sanksi pidana, ancaman pidana minimal percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat, pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi terhadap pengguna narkotika jenis shabu-shabu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020 adalah telah sesuai dengan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan penulis setuju dengan putusan hakim sebab perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena peredaran narkotika di Kabupaten Labuhanbatu semakin meningkat.en_US
dc.publisherFAKULTAS HUKUM 42 2024 FH HUKUMen_US
dc.titleANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA YANG RINGAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020)en_US
Appears in Collections:Skripsi Mahasiswa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235114121_File6.docx201.4 kBMicrosoft Word XMLView/Open
235114121_File7.docx233.87 kBMicrosoft Word XMLView/Open
235114121_File8.docx202.57 kBMicrosoft Word XMLView/Open
235114121_File9.docx
  Restricted Access
1.75 MBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy
235114121_FileFulltext.docx
  Restricted Access
3.31 MBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy
235114121_File1.docx1.31 MBMicrosoft Word XMLView/Open
235114121_File2.docx559.32 kBMicrosoft Word XMLView/Open
235114121_File3.docx211.43 kBMicrosoft Word XMLView/Open
235114121_File4.docx
  Restricted Access
217.09 kBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy
235114121_File5.docx227.36 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.