ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DUPLIKAT OLEH POLRI DI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KOTA MEDAN

Abstract

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik merupakan elemen krusial untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif.Salah satu pelayanan publik yang erat kaitannya dengan hal ini adalah penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) duplikat oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Medan.Latar belakang penelitian ini didasarkan pada berbagai permasalahan dalam praktik di lapangan, seperti rendahnya transparansi informasi, keterbatasan sistem pengaduan, serta munculnya praktik pungutan liar yang mengindikasikan belum optimalnya implementasi prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance — yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum — dalam proses penerbitan BPKB duplikat di Samsat Kota Medan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan berbasis tata kelola yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance masih belum optimal.Transparansi informasi belum merata, sistem pengaduan belum berjalan efektif, digitalisasi pelayanan masih terbatas, dan partisipasi masyarakat kurang difasilitasi secara formal.Supremasi hukum juga belum sepenuhnya ditegakkan, ditandai dengan masih ditemukannya praktik pungutan liar.Oleh karena itu, perbaikan yang disarankan mencakup penguatan digitalisasi layanan, pelatihan petugas, pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam peningkatan kualitas layanan publik yang profesional dan berintegritas.