ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN

Abstract

Polisi memiliki peran ganda dalam konteks pungutan liar (pungli) yaitu sebagai penegak hukum yang bertugas memberantas pungli, baik melalui tindakan represif (penyidikan dan penindakan) maupun preventif (pencegahan dan penyuluhan). Polisi juga dapat menjadi pelaku pungli, sehingga perlu ditindak sesuai hukum yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian yakni bagaimana kedudukan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana pungutan liar, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar oleh kepolisian, bagaimana hambatan dan upaya penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana pungutan liar. Hasil penelitian yaitu Kedudukan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pungutan liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan KUHPidana. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar oleh kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pungutan liar atas penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan operasi produksi adalah mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar, melakukan operasi tangkap tangan, memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hambatan kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepolisian atau tim saber pungli mengenai pungutan liar tersebut kepada dinas terkait beserta pegawainya maupun masyarakat sipil, kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang berwenang serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Upaya kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar adalah dengan melakukan pencegahan dan tindakan represif sedangkan Kendala dalam memberantas pungutan liar diantaranya pembinaan tidak sepenuhnya efektif tergantung dari moral dari masing-masing personel, pengawasan yang renggang dari atasan, arahan dan nasehat kadang dilupakan kalau sudah menyangkut masalah kebutuhan ekonomi, masyarakatpun sebagai pelaku bisnis masih mementingkan efesiensi waktu dan biaya serta masih rendahnya kesadaran hukum untuk mengikuti aturan sesuai dengan prosedur yang berlaku.