TINJAUAN YURIDIS MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT TANPA IZIN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 920/PID.SUS/2019/PN JKT.SEL)

Abstract

Menghimpun dana merupakan perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh pelaku agar masyarakat menyerahkan dananya kepada yang bersangkutan untuk disimpan sebagai giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Maraknya penipuan investasi akibat banyaknya penawaran investasi melalui kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh beberapa perusahaan yang tidak memiliki izin usaha. Salah satunya tindak pidana kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh PT Exist Assetindo melalui investasi dengan dalih digunakan untuk pembangunan properti. Sehingga skripsi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengetahuan untuk menjawab permasalahan dalam perlindungan nasabah dan aturan hukum terkait masalah menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif berdasarkan metodologi kepustakaan yang berkaitan dengan aturan hukum dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini modus operandi yang dilakukan oleh direktur operasional PT Exist Assetindo dalam putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan tindak pidana perbankan dengan menghimpun dana dari masyarakat di bidang lembaga keuangan nonbank tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia atau yang telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Pertanggung jawaban tindak pidana perbankan tentang perizinan tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dengan adanya hukum telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korbannya.