KEDUDUKAN HUKUM PERGANTIAN KEPALA DAERAH TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA TENAGA HONORER DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Abstract

Tenaga honorer adalah orang yang diangkat oleh pejabat kepegawaian didalam instansi pemerintah daerah untuk membantu tugas-tugas Aparatur Sipil Negara sehingga kewajibannya sama dan pendapatannya bersumber dari APBD. Tenaga honorer merupakan pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan namun tidak termasuk ke dalam Aparatur Sipil Negara. Tenaga honorer belum diangkat menjadi pegawai tetap dan masih menerima bayaran atas jasanya dalam bentuk honorarium, bukan gaji. Kepala Daerah meliputi Gubernur, Walikota dan Bupati serta DPRD sebagai mitra kepala daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara dan studi pustaka. Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber, sedangkan studi pustaka yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga honorer sering mendapatkan ketidakadilan dalam pekerjaan. Hal tersebut diindikasikan dengan Pemutusan Hubungan Kerja oleh kepala daerah seperti yang terjadi di instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Tenaga honorer memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Implementasi dari penelitian ini adalah Pemerintah perlu membuat dan mengimplementasikan regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak tenaga honorer.