IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN STUDI PENERTIBAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA DELI SERDANG

Abstract

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tugas dan wewenang Kepolisian Satlantas Polresta Kota Deli Serdang sepenuhnya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menertibkan dan mengawasi jalannya lalu lintas agar keselamatan dan kelancaran berlalu lintas di jalan umum tetap terjaga. Berbagai cara dan bentuk penertiban dilakukan oleh pihak kepolisian, tetapi masih juga didapatkan para pelanggar lalu lintas yang menyalahi aturan berlalu lintas. Sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Satlantas Polsek Kabupaten Deli Serdang penertiban dilakukan dengan teguran dan penilangan kendaraan sehingga diberikan sanksi tilang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat mengetahui bahwa pelaksanaan sosialisasi hukum yang dilakukan penegak hukum belum efektif dikarenakan mereka hanya mensosialisakinnya di tingkat sekolah, dan dilapangan Bawah Deli Serdang, namun untuk masyarakat yang berada di Desa atau Kecamatan tidak mendapatkan sosialisasi tersebut Berdasarkan hasil penelitian dan di simpulkan bahwa Kendala Yang Muncul Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang Ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan Implementasi Undang-Undang No 22. Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Deli Serdang . Dan untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya aturan hukum mengenai kewajiban dalam memiliki SIM untuk pengendaraan kendaraan bermotor saat berkendara dalam UU LLAJ