PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL TERDAFTAR DARI TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI (PASSING OFF) BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 532 K/PDT.SUS-HKI/2024

Abstract

Merek merupakan salah satu komponen hak kekayaan intelektual yang perlu mendapat perhatian khusus. Pelanggaran atau perilaku menyimpang di bidang merek akan selalu terjadi. Hal ini berkaitan dengan perilaku bisnis yang curang yang menghendaki persaingan (competitive) dan berorientasi keuntungan (profit oriented), sehingga membuka potensi aktivitas bisnis yang curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran merek terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan di dalam praktek bisnisnya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pembuktian itikad tidak baik sebagai alasan dalam pembatalan merek terkenal di Indonesia menurut UU Merek dan Indikasi Geografis adalah adanya perbuatan nyata dari pelaku yang telah mengajukan permohonan pendaftaran merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan sudah dikenal di masyarakat dengan kelas barang/produk yang sama, adanya itikad tidak baik dari pelaku dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek miliknya tersebut yang memiliki unsur yang sama pada pokoknya atau sama secara keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar dan sudah terkemal lebih dulu tersebut. Akibat hukum terhadap pembonceng merek di Indonesia menurut UU Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak mendapatkan perlindungan hukum dan dibatalkan pendaftarannya serta dicoret dari Daftar Umum Merek karena perbuatan tersebut dikualifikasikan mengandung itikad tidak baik dan persaingan tidak sehat. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017 adalah penggugat memiliki itikad tidak baik sehingga hal tersebut sebagai alasan pembatalan merek. Terbukti bahwa merek Tergugat CRC + Lukisan pertama kali terdaftar Dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek sejak 9 Juni 1990 yang kemudian diikuti dengan merek CRC lainnya, lebih dari 26 tahun sebelum gugatan penggugat diajukan.