PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Abstract

Kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak merupakan kondisi yang memprihatinkan, yang seharusnya lingkungan terdekat anak mengajarkan, melindungi, mendidik dan mengarahkan anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi perilaku anak yang baik. Pemerintah melakukan kebijakan hukum pidana melalui ketentuan formulasi, yakni mengeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang mengatur tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, bagaimana hukuman kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana, bagaimana kendala dalam penerapan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (state approach) dan pendekatan analitis (analytical approach) yaitu dengan menganalisis kasus (case study) dengan menggunakan metode kualitatif untuk dapat ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil Penelitian dapat diketahui bahwa sanksi pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terbukti bersalah melanggar Pasal 76 juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukuman kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami anak sebagai korban. Analisis pidana kebiri pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/Pid.Sus/2019/ PN Mjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.695/Pid.Sus/ 2019/PT. Sby adalah Aris Bin Syukur dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun serta pidana tambahan kebiri dan pemasangan pendeteksi elektronik. Kendala dalam penerapan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah kebiri kimia merupakan aturan hukuman yang baru pertama kali dilegalkan di Indonesia, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang untung dan rugi pemberlakuan hukuman kebiri kimia, dalam lembaran negara Nomor 5882 tidak memuat penjelasan yang jelas mengenai petunjuk teknis ekseekusi hukuman kebiri kimia, penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan eksekusi karena melanggar Sumpah Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Hak Asasi Manusia, belum adanya pihak yang bersedia ditunjuk sebagai eksekutor hukuman kebiri kimia, karena pada dasarnya jaksa berwenang dalam eksekusi tetapi tidak berwenang mengekseskusi bila hukuman diluar tugas jaksa