PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA ANTARA ANGGOTA TNI DAN ORANG SIPIL

Abstract

Tindakpidanakorupsidapatdilakukanolehmasyarakatmanapun.Tidakmenutupkemungkinandilakukanolehanggota TNI bersama-samadenganwargasipil, yang secaraformilharusdiadilisecarasah di pengadilankoneksitas.Berdasarkanhaltersebut, makapermasalahandalamskripsiiniadalahbagaimanapengaturanhukumpenyelesaiantindakpidanakorupsimelaluiperadilankoneksitas, bagaimanamekanismepenangananperkarakoneksitaspadakasuskorupsi, bagaimanahambatanpenyelesaiantindakpidanakorupsimelaluiperadilankoneksitas. Penulisaninimenggunakanmetodetelaahpustaka(library research)untukmentelaah data sekunder yang berkaitandenganpermasalahandan data dianalisasecarakualitatif.Perkarakoneksitasbaikuntuktindakpidanaumummaupuntindakpidanakhusus (korupsi).DasarhukumperadilanpidanadiaturdalamPasal 89 KUHAP, Pasal 198 Undang-UndangNomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilanMiliterdanPasal 16 Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaanKehakiman. Dan denganberlakunyaUndang-UndangNomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaanKehakiman, makadiperlukansuatuperaturanpelaksanaanmengenaiPasal 16, sehinggaterjadikeseragamanketentuanpasal-pasal yang menyangkutperadilanpidana. Berdasarkanpenelitiandapatdisimpulkanbahwamekanismepenangananperkarakoneksitaspadakasuskorupsiadalahkhususuntukpenyidikantindakperkarakoneksitas, dilakukanoleh Tim TetapPenyidikanKoneksitassebagaimanadiaturdalamPasal 89 KUHAP danpasal 198 ayat (2) Undang-UndangNomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilanMiliter , yaknipenyidikperadilanumumsebagaimanadimaksuddalampasal 6 KUHAP, terdiridariPejabatPolisi Negara Republik Indonesia, danPejabatPegawaiNegeriSipil (PPNS) tertentu yang diberiwewenangkhususolehundangundang, PolisiMiliterdanOditurMiliteratauOditurMiliterTinggi. Hambatanpenyelesaiantindakpidanakorupsimelaluiperadilankoneksitasadalahprosedur yang terlalurumitdanpanjangkarenapembentukantimpenyidikperkarakoneksitasdibentukberdasarkansuratkeputusanbersamaanataraPanglima TNI danMahakamahAgung. SelainituMahkamahAgungdanMenteriPertahananjugaharussecaratimbalbalikmengusulkanpengangkatan hakim anggota yang akanmenanganiperkarakoneksitas