TINJAUAN YURIDIS PERENCANAAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK

Abstract

Penerapan sistem restorative justice dalam penanganan tindak pidana anak merupakan pendekatan hukum progresif yang menekankan pemulihan keadaan dan perlindungan terhadap hak anak, dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan konvensional. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, pemahaman aparat penegak hukum, maupun resistensi kultural dari masyarakat. Perencanaan yang matang dan sinergis antar lembaga penegak hukum menjadi kunci penting dalam memastikan efektivitas sistem restorative justice.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis implementasi prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, menganalisis faktor-faktor penyebab belum optimalnya sistem ini, serta menelaah peran aparat penegak hukum dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Penulisan skripsi inimenggunakan Metode pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta regulasi teknis terkait diversi dan mediasi penal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem restorative justice telah diatur secara normatif dalam UU SPPA, khususnya melalui mekanisme diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparat penegak hukum, tersedianya sarana pendukung, dan adanya kesadaran dari para pihak, termasuk korban dan masyarakat. Aparat penegak hukum berperan sentral dalam membangun sistem ini melalui penilaian kelayakan diversi, fasilitasi mediasi, dan pengambilan keputusan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan hukum yang komprehensif, peningkatan kapasitas aparat, dan sosialisasi yang masif guna mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada keadilan restoratif.