PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PEREMPUAN DI SEKTOR INFORMAL

Abstract

Sektor informal merupakanbagianpentingdalamperekonomian Indonesia, denganjumlahpekerjaperempuan yang signifikan.Namun, tenagakerjaperempuan di sektorinisering kali tidakmemperolehperlindunganhukum yang memadai, baikdalamaspekketenagakerjaan, kesehatandankeselamatankerja, maupunperlindungansosial.Penelitianinibertujuanuntukmengkajibentukperlindunganhukum yang tersediabagitenagakerjaperempuan di sektor informal, sertamengevaluasiefektivitaspelaksanaannyaberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metodepenelitian yang digunakanadalahmetodeyuridisnormatifdenganpendekatanperundang-undangandankonseptual.Hasilpenelitianmenunjukkanbahwameskipunterdapatbeberaparegulasi yang secaraumummengaturhak-hakpekerja, sepertiUndang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaandan UU CiptaKerja, pelaksanaanperlindunganbagipekerjaperempuan di sektor informal masihsangatterbatasdanbelummenyentuhkebutuhanriilmereka. Faktor-faktorsepertiminimnyapengawasan, kurangnyakesadaranhukum, sertabelumterintegrasinyasektor informal dalamsistemketenagakerjaannasionalmenjadikendalautama. Olehkarenaitu, perluadanyareformasikebijakandanpenguatanimplementasihukum yang berpihakpadapekerjaperempuansektor informal, termasukpengakuanhukumatas status kerjamerekasertapemberianaksesterhadapperlindungansosialdankesehatan.