TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN BADANPENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021)

Abstract

Sengketakonsumenterjadikarenaadanyahak-hakkonsumen yang dilanggar.Penyelesaiansengketakonsumen yang dilakukan di luarpengadilandapatmelaluibadanpenyelesaiansengketa, ataudilakukansendiriolehparapihak.RumusanmasalahdalamskripsiiniadalahbagaimanatujuanpembentukanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bagaimanakewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjiana kredit, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penelitianinibersifatyuridisnormatif yangmenghubungkannyadenganperaturanperundang-undangan yang berlaku.Penelitianmenggunakanmetodepenelitiankepustakaan(library research)dandata dianalisamenggunakananalisiskualitatifataudijabarkandengankalimat.Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenadalahbadan yang bertugasmenanganidanmenyelesaikansengketaantarapelakuusahadankonsumen. BadanPenyelesaianSengketaKonsumen (BPSK) merupakansuatulembagakhusus yang dibentukdandiaturdalamUndang-undangPerlindunganKonsumen, yang tugasutamanyaadalahmenyelesaikansengketaatauperselisihanantarakonsumendanpelakuusaha.Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjiana kredit adalahbukantermasukkewenangan BPSK, karenapenyelesaiansengketakreditmacettidakdiaturdalamtugasdankewenangan BPSK. BPSK melampauikewenangannyamenyelesaikansengketakreditmacet, karenakelirumenafsirkanPasal 52 Undang-UndangPerlindunganKonsumen.Berdasarkanpembahasandiperolehkesimpulanbahwapertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 587 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenadalahBPSK tidakberwenanguntukmenyelesaikansengketa/perkaradalambidanghukumperdataatausuatusengketa/perkara yang terbitberdasarkanwanprestasiterhadapperjanjian yang sudahdisepakatiolehparapihakdalamhaliniantaranasabah/debiturdengan bank yang hakdankewajibannyasudahdisepakatidalamperjanjiankredit