PERAN PASUKAN PELOPOR BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN AKSI TERORISME DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2018 TENTANG TERORISME

Abstract

Terorisme merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan ketertiban sosial di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan intensitas dan kompleksitas aksi teror mendorong perlunya respons cepat dan terukur dari aparat penegak hukum, khususnya Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri. Pasukan Pelopor Brimob, sebagai satuan elite yang memiliki kemampuan taktis tinggi, memainkan peran penting dalam operasi kontra-terorisme, baik dari sisi pencegahan, penindakan, maupun pemulihan pascakejadian. Untuk mendukung peran tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hadir sebagai dasar hukum yang memperkuat kewenangan dan tanggung jawab aparat keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Pasukan Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan aksi terorisme, menelaah implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dalam pelaksanaan tugasnya, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan solusi operasional yang dihadapi di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kegiatan operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasukan Pelopor Brimob menjalankan tiga peran utama secara terpadu: peran preventif melalui patroli, edukasi, dan deteksi dini; peran represif dalam pengamanan, penindakan, dan evakuasi warga saat kejadian; serta peran rehabilitatif melalui dukungan terhadap proses deradikalisasi dan pemulihan sosial pasca aksi teror. Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 memberikan legitimasi dan kerangka hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas Brimob, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan alat, tekanan psikologis personel, dan kurangnya koordinasi lintas sektoral. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas taktis, dukungan psikologis, dan penguatan kerja sama antarinstansi guna meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme secara menyeluruh.