IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN SEBAGAI PELAKU PENGGUNA NARKOBA (STUDI KASUS SATUAN BRIMOB POLDA SUMUT)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi bentuk kejahatan yang sangat mengkhawatirkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana narkoba menimbulkan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara karena melibatkan berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa, anak-anak, hingga aparat penegak hukum. Di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika semakin mengkhawatirkan dan dampaknya kian besar. Meskipun peraturan hukum yang berlaku telah menetapkan sanksi berat, termasuk hukuman mati, penyebaran kejahatan ini tetap meningkat dari waktu ke waktu. Penanganan terhadap tindak pidana ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Namun, saat ini sangat disayangkan kepolisian yang diharapkan dapat membantu memberantas kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika justru juga ikut terjerumus dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan desain penelitian normatif empiris. Pendekatan berbasis normatif-empiris adalah metodologi penelitian yang mengintegrasikan komponen hukum normatif dengan unsur empiris atau berbasis data untuk memberikan dukungan lebih lanjut. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi sanksi pidana terhadap anggota yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika memiliki 2 tahapan proses hukum yaitu: Proses pidana umum yang terdiri dari : Penangkapan, Penyidikan, Penahanan,Pelimpahan ke Kejaksaan & Pengadilan, lalu Persidangan dan putusan. Setelah melalui proses pidana umum oknum tersangka harus melalui proses sidang disiplin dan kode etik kepolisian. Dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap oknum anggota yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, div provos menghadapi kendala internal. Kendala tersebut adalah masih terbatasnya jumlah SDM di Satbrimob Polda Sumut yang pernah mendapatkanpendidikan mengenai penyidikan kasus narkotika, masih terbatasnya jumlah anggaran ketika melakukan proses penyidikan, serta manajemen waktu yang tepat dengan pihak – pihak terkait dalam proses penyidikan masih sulit di sempurnakan.