PENYELIDIKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI POLRES SERDANG BEDAGAI

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk melalui platform pinjaman online (pinjol). Namun, di balik kemudahan tersebut, maraknya praktik pinjaman online ilegal justru menimbulkan keresahan publik karena kerap disertai dengan penyalahgunaan data pribadi, intimidasi, dan pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana oleh Polres Serdang Bedagai dalam menangani kasus pinjaman online ilegal, serta menganalisis secara mendalam proses penyelidikan yang dilakukan terhadap pengaduan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan aparat kepolisian dan korban, dokumentasi, serta studi pustaka dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Serdang Bedagai mengacu pada ketentuan hukum seperti Pasal 378 dan 368 KUHP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Perlindungan Konsumen, serta UU Perlindungan Data Pribadi dalam menangani tindak pidana ini. Kendala utama dalam proses penyelidikan meliputi minimnya laporan resmi dari korban akibat rasa malu dan takut, keterbatasan kemampuan pelacakan digital di tingkat Polres, serta keterbatasan kewenangan dalam berkoordinasi langsung dengan OJK atau Kominfo. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas penyelidik di daerah, dukungan infrastruktur digital, serta penguatan sinergi antarinstansi untuk mencegah dan memberantas pinjaman online ilegal secara lebih efektif dan terintegrasi.