TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG LOGISTIK PADA SATUAN BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sistem pencatatan dan pelaporan barang logistik dalam mendukung efektivitas operasional dan keamanan di lingkungan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Barang logistik seperti senjata api, amunisi, dan perlengkapan operasional lainnya merupakan bagian dari Barang Milik Negara (BMN) yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti UU No. 1 Tahun 2004, PP No.27 Tahun 2014, dan Perkap No. 10 Tahun 2011. Permasalahan mnuncul ketika sistem pencatatan dan pelaporan logistik dihadapkan pada kendala teknis,kurangnya pelatihan SDM, dan lemahnya pengawasan, yang dalam beberapa kasus berujung pada kehilangan barang strategis seperti senjata api. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan barang logistik di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara berdasakan ketentuan hukum, menilai efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung tugas operasional, serta mengidentifikasi kendala dan upaya perbaikannya.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi dokumen dan wawancara dengan personel logistik dan operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan logistik di satuan ini telah dijalankan secara tertib dan akuntabel dengan penerapan sistem manual dan digital secara paralel. Terdapat komitmen kuat dari seluruh personel terhadap kepatuhan SOP,pencatatan ganda sebagai mitigasi risiko, serta pelaporan berkala yang sesuai standar. Meski demikian, tantangan tetap ada dalam bentuk keterbatasan infrastruktur teknologi, kebutuhan pelatihan SDM, dan integrasi sistem logistik nasional. Upaya strategis telah dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM,digitalisasi bertahap, serta penguatan SOP dan audit internal. Secara keseluruhan, sistem dinilai efektif dalam mendukung tugas satuan dan mencerminkan prinsip hukum administrasi negara, yaitu legalitas,akuntabilitas, dan tertib administrasi.