AnalisisYuridisPertanggungjawabanPidanaTerhadapPelakuPenangkapanIkanDenganMenggunakanJaringTrawlSecara Illegal (StudiPutusanNomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn)

Abstract

Pelaksanaanpenegakanhukum di bidangperikananmenjadisangatpentingdanstrategisdalamrangkamenunjangpembangunanperikanansecaraterkendalidansesuaidenganazaspengelolaanperikana.Pelakuusahaperikanan yang melakukanpenangapanikanmenggunakanjaringtrawldapatdimintakanpertanggungjawabanpidana.rumusanmasalahdalampenelitianiniadalahbagaimanapengaturan hukumpenangkapanikanmenggunakanjaring trawl di wilayahperairanteritorial Indonesia, bagaimanapertanggungjawabanpelakupenangkapanikandenganmenggunakanjaringtrawltanpaizin di wilayahperairanteritorial Indonesia, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan PengadilanNegeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn. Penelitianinibersifatdeskriptifdanmetodependekatan yang digunakandalampenelitianiniadalahpenelitianyuridisnormatifsertadianalisissecarakualitatif. PerbuatannyamenggunakanjaringtrawltanpaizinberusahamelanggarPasal 93 ayat (1) junctoPasal 27 ayat (1) danPasal 85 junctoPasal 9 ayat (1) UU Perikanan. Dari kasusPutusanNomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdndapatdiketahuibahwapenangkapanikan yang dilakukandantelahmelanggarketentuandalamprosedurpenangkapanikanyaitutidakmempunyai SIPI sertacarapenangkapanikan yang telahmelanggarperaturanperundang-undanganyaitudenganmenggunakanalattangkap yang dilarangberupajaringtrawls. PengaturanhukumpenangkapanikanmenggunakanjaringtrawltanpaizinberusahadiaturdalamUndang-UndangNomor 45 Tahun 2009 tentangPerikanandansecarakhususdiaturdalamKeppres No.39 Tahun 1980 tentangPenghapusanAlatTangkap Trawl di SeluruhPerairan Indonesia, PeraturanMenteriKelautandanPerikananRepublik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha PerikananTangkapsertaPeraturanMenteriKelautan Dan PerikananRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 TentangPenempatanAlatPenangkapanIkan Dan Alat Bantu PenangkapanIkan Di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia. PertanggungjawabanpelakupenangkapanikandenganmenggunakanjaringtrawltanpaizinberusahapadaputusanNomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdnadalahsemuaunsurdaripasal yang didakwakantelahterpenuhi. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan PengadilanNegeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdnadalah terdakwatelahterbuktimelakukanperbuatanmenangkapikan yang merupakanbagiandarikegiatanusahaperikanantangkaptanpadilengkapidengandokumenperizinanberusahadaripemerintah Indonesia. Hukumanpidanapenjaradanpidanadenda yang dijatuhkanterhadapTerdakwadimaksudkanuntukdapatmenimbulkanefekjerabagiterdakwa, makadisarankan agar pemerintahseringmelakukansosialisaidanpenyuluhankepadamasyarakatgunamencegahnelayanmelakukantindakpidanapenangkapanikandenganmenggunakanjaringtrawl.