TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM MELAKUKAN PEMBERESAN HARTA DEBITUR PAILIT (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum kurator dalam proses pemberesan harta debitur pailit berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), dengan fokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam kasus ini, PT Mulia Karya Berkah Bersama dinyatakan pailit atas permohonan dua kreditor, yakni PT Clearpack Indojaya Pratama dan PT Sinar Utama Mandiri, meskipun debitur telah mengakui adanya utang dan meminta tenggang waktu pelunasan. Permohonan tetap dikabulkan oleh pengadilan dengan menggunakan asas pembuktian sederhana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis kualitatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian antara putusan pengadilan dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku serta mengevaluasi peran kurator dalam mengelola dan membereskan harta debitur pailit secara profesional, adil, dan akuntabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pailit tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 8 UUK-PKPU. Namun, dalam implementasinya, kurator kerap menghadapi tantangan seperti kesulitan dalam penelusuran aset, hambatan yuridiksi, konflik kepentingan, hingga kurangnya pengawasan yang ketat dari hakim pengawas maupun kreditor. Penelitian ini menegaskan bahwa kurator memegang peran strategis dalam menjamin keberhasilan proses kepailitan, karena ia bertindak sebagai pelaksana utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan standar profesionalisme, transparansi, serta penguatan sistem pengawasan hukum terhadap pelaksanaan tugas kurator agar proses kepailitan dapat berjalan secara efektif dan tidak merugikan salah satu pihak. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik hukum kepailitan di Indonesia dan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan.